Kamis, 16 April 2015

SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER DALAM PENEGAKKAN HUKUM



SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN

Menurut Alvin Toffler dalam bukunya Power Shift, pada setiap kehidupan masyarakat dijumpai “Sistem pemaksaan sekunder” (secondary enforcement system) dalam penegakkan hukum. Sistem tersebut sering dioperasikan pihak yang lebih kuat status sosial ekonominya kepada pihak yang lemah.

Yang dimaksud dengan sistem pemaksaan sekunder berupa tindakan upaya penegakkan hukum diluar jalur sistem “pemaksaan hukum resmi dan formal (the formal official law – enforcement system)” melalui kekuasaan kehakiman (badan peradilan). Dengan demikian operasional sistem pemaksaan hukum sekunder berada di pinggir bahkan di luar jalur sistem pemaksaan hukum resmi dan formal.

Pada prinsipnya, sistem pemaksaan hukum sekunder mengandung “pelanggaran hukum” (against the law). Dia merupakan upaya dan tindakan “main hakim sendiri (eigenrichting)” dalam ungkapan: mendahulukan kekerasan secara paksa dan membelangkangkan hukum. Untuk mencapai suatu pemenuhan kewajiban hukum oleh seseorang, sistem ini mempergunakan cara – cara pemaksaan oleh orang upahan atau tukang pukul. Atau bisa juga menggunakan tangan suatu instansi yang tidak berwenang untuk itu (without under the authority of law). Anda barangkali pernah menyaksikan film yang menceritakan pembayaran hutang rentenir dengan kekerasan memaksa debitur menandatangani jual – beli tanah milik debitur kepada kreditur dengan harga murah. Tayangan sinetron Siti Nurbaya memperagakan sosok Datuk Maringgi merampas dan menghancurkan kekayaan keluarga Siti Nurbaya melalui jalur sistem pemaksaan sekunder. Pelaku pelaksananya, para jagoan yang diupah Datuk Maringgih. Kita sering mendengar pihak kreditur meminjam kekuasaan oknum Polisi atau oknum ABRI untuk menakuti debitur supaya segera membayar hutang. Tengah malam tukang pukul mendatangi janda malang, agar besok pagi mesti melunasi hutangnya yang berlipat ganda jumlahnya. Kisah dan peristiwa semacam ini barangkali terjadi setiap saat. 

Sistem penegakkan hukum sekunder, tidak saja mewarnai penyelesaian kasus sengketa bidang perdata. Penyelesaian kasus pidana pun bisa dimasuki sistem ini. Seorang yang merasa dihina mengupah orang lain untuk menganiaya atau membunuhnya. Pekerja atau karyawan yang dinilai majikannya sering melakukan tuntutan akan hak – hak mereka, dibungkam dengan ancaman PHK. Atau pekerja tadi didatangi segerombolan manusia beringas, dengan ancaman akan dihabisi nyawanya apabila macam – macam terhadap majikan. Dalam kultur sebagian masyarakat Indonesia, dikenal “carok” di Madiun dan ‘siri” di Sulawesi Selatan sebagai perwujudan sistem sekunder penegakkan hukum di bidang pidana.

Penggunaan sistem pemaksaan sekunder bukan hanya terdapat di Indonesia. Di beberapa negara, sistem ini banyak dipraktekkan dalam skala yang lebih besar dan lebih luas diantara sesama usahawan maupun di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Tidak kepalang tanggung. Mereka sama – sama berusaha mendekati geng penjahat yang brutal dan terorganisasi rapi. Namun gengnya saja sudah menegakkan bulu roma, dan bisa muncul setiap saat di segala tempat. Di Jepang masyarakat mengenal “Yakuza” sebagai kekuatan pemaksa sekunder yang mengerikan. Bukan hanya Yakuza, masyarakat Jepang juga mengenal “sarakin”, Sarakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi pembayaran hutang yang berlipat ganda melalui pemaksaan persuasip fisik. Masayarakat Amerika memiliki organisasi “mafiosa” yang dapat diminta bantuannya untuk memaksakan pemenuhan sesuatu melalui cara penegakkan kekerasan sekunder. Berkembangnya penggunaan sistem pemaksaan sekunder oleh masyarakat atau pihak swasta dengan meminjam tenaga perorangan atau bandit yang terorganisir rapi, kekuasaan dan pemaksaan negara digantikan oleh kekuasaan dan pemaksaan swasta. Dalam hal seperti ini, monopoli pemaksaan dan kekerasan legal yang dimiliki aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan), direbut oleh geng atau organisasi swasta. Apabila tingkat perkembangan sistem sekunder sudah meluas dan dicenderungi ke masyarakat, maka batas kontrol kekuasaan swasta dan penguasa publik, sudah tidak ada lagi.

Baru – baru ini  di Indonesia kita mendengar munculnya suatu ide di kalangan industri perbankan untuk mempergunakan sejenis sistem penegakkan hukum sekunder. Majalah Warta Ekonomi, terbitan No. 45 dan 46/III/6 – 13, April 1992, mengungkapkan beberapa bank menggunakan geng penagih hutang (debt collector) secara paksa, kekerasan fisik dan intimidasi. Alasan yang dikemukakan memunculkan sistem ini, didasarkan pada dua faktor. Pertama, membengkaknya kredit macet pihak nasabah. Kedua, panjangnya liku – liku formalisme proses peradilan mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Malahan timbul mode mempergunakan upaya peninjauan kembali. Penyelesaian kredit macet melalui jalur resmi dan formal badan peradilan, sangat berlawanan dengan  kepentingan dunia bisnis yang menuntut penyelesaian yang cepat dan sederhana.  Dunia bisnis menghendaki penyelesaian “informal procedure and can be put in motion quickly”.  

Dari segi kepentingan bisnis, dapat disetujui gagasan pengusaha perbankan menggalakan semacam sistem pemaksa sekunder. Cuma harus jelas konsepsi sistemnya. Jangan sampai mempergunakan organisasi geng. Operasinya jangan cenderung memaksakan bentuk – bentuk persuasif fisik, ancaman, penculikan, pengambilan paksa, penyanderaan dan sebagainya. Cara – cara operasional yang seperti itu mendahulukan kekerasan yang brutal dan kriminal. Dan secara politis menjurus ke arah penghancuran sendi – sendi negara hukum. Dalam batas – batas tertentu, mungkin bisa ditolerir suatu sistem sekunder yang bersih dari intimidasi dan persuasif ancaman kekerasan fisik, yang operasionalnya mempergunakan jasa pengacara (penasehat hukum). Caranya, melalui pendekatan negosiasi. Memang kita menyadari, sistem sekunder jenis ini, mungkin kurang efektif, sedangkan biaya jasa pengacara terkadang sangat mahal. Namun perlu diingat, meskipun sistem pemaksaan penegakkan hukum sekunder melalui cara – cara kekerasan dengan memakai jasa keberingasan bandit atau geng barangkali sangat efektif, siapapun tidak ada yang suka mengalaminya. Seseorang yang pernah memanfaatkan sistem tersebut, pasti akan marah dan menderita jika pada suatu saat diperlakukan hal yang sama terhadap dirinya. Oleh karena itu, mempertimbangkan baik buruknya sistem pemaksaan sekunder oleh siapapun, tidak proporsional melihatnya secara ekstrim dari tempat tegak dan sudut kepentingan pribadi yang bersifat sesaat.

Salah satu faktor yang mendorong larinya masyarakat memanfaatkan jasa jagoan atau organisasi yang mempergunakan sistem kekerasan sekunder, disebabkan lambat dan berlikunya cara – cara penyelesaian melalui jalur aparat penegak hukum. Peristiwa pidana yang dilaporkan secara resmi kepada polisi, sering dialami masyarakat tidak ditangani secara sungguh – sungguh. Penanganannya setengah – setengah. Penjahat yang tertangkap tangan oleh masyarakat, beberapa hari kemudian sudah berkeliaran mencemooh masyarakat yang menggiringnya. Akibatnya, hilang kepercayaan masyarakat kepada kemampuan dan ketulusan aparat keamanan. Dan pada saat lain, apabila mereka menangkap seorang pencuri, langsung mereka mempergunakan sistem pemaksaan sekunder. Pencuri atau pezinah yang mereka tangkap, langsung dihakimi sendiri sampai mati. Sudah sering diberitakan peristiwa seperti itu. Hanya terhadap tindak pidana korupsi dan penyelundupan yang belum pernah masyarakat melampiaskan sistem kekerasan sekunder. Tangan mereka tidak sampai menjangkaunya. Tetapi hati sanubari mereka mungkin melonjak – lonjak untuk membalas dendam melalui sistem penegakkan paksa sekunder. 

Sama halnya di bidang perdata, kelambanan dan keangkeran formalistik proses penyelesaian pengadilan, termasuk salah satu faktor pendorong penggunaan sistem kekerasan sekunder. Melangkah memasuki proses penyelesaian sengketa ke ruang pengadilan, terkadang seolah – olah “adventure unto the unknown”. Tak ubahnya memasuki belantara yang tidak bertepi. Linglung dann resah menunggu pada penantian yang tidak berakhir. Kematian sudah datang menjelang, tetapi penyelesaian perkara yang didambakan, masih di alam antah berantah. Akan tetapi tepatkah sudah jika formalisme dan pihak pengadilan saja yang disesali? Tidak memperkalut formalisme menjadi benang kusut, seiring datang dari keculasan dan kekeruhan sanubari kita semua.  Kekusutan benang formalismesering semakin diacak – acak oleh pihak yang berperkara atau oleh penasehat hukum. Hari ini dalam perkara yang itu,  penasehat hukum mencaci maki pihak lawan yang tidak hadir. Dan gusar terhadap pihak lawan yang mengajukan banding, kasasi. Tetapi pada esok hari dan dalam kasus yang lain, dia sendiri membuat seribu macam alasan untuk mengacau jalannya sidang, dan mengajukan banding, kasasi sampai peninjauan kembali; meskipun nuraninya yakin dan berbisik bahwa tindakannya licik dan omong kosong, dengan bertamengkan alasan bahwa semua tindakannya itu adalah sah guna menegakkan hak dan kepentingan kliennya.

Kalau begitu, demikian keadaan kita semua. Begitulah corak penegakkan hukum melalui sistem pemaksaan yang resmi dan formal melalui badan peradilan, yang membuat kondisi formalisme semakin kusut adalah kita semua. Jika timbul gejala berkembangnya sistem pemaksaan penegakkan hukum sekunder, adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu jika terjadi pergesaran peran dan sistem pemaksaan penegakkan hukum yang resmi dan formal dari tangan pengadilan ke tangan bandit, geng dan semacamnya, disebabkan ulah perilaku semua pihak. Dan suatu hal yang pasti, praktek sitem pemaksaan sekunder baik yang terang – terangan maupun yang sembunyi – sembunyi, tetap merupakan pelanggaran hukum. Dan apabila perkembangannya sudah sampai menggantikan kedudukan lembaga penegak hukum, runtuhlah sendi negara hukum yang kita tegakkan. Kalau negara – negara lain berusaha sekuat tenaga menghancurkan keagresifan fisik secara langsung melalui sistem pemaksaan sekunder, sebagaimana Jepang memperkecil peran “yakuza” dan Amerika memerangi “mafiosa”, dengan cara mensublimasi kekuasaan kedalam hukum, sangat prihatin sekali, jika pihak perbankan bergerak membudayakan sistem pemaksaan sekunder. Langkah yang benar, bukan membudayakan sistem tersebut. tetapi menggantungkan semua penyelesaian permasalahan kehidupan bisnis, sosial dan ekonomi kepada hukum melalui sistem pemaksaan yang resmi dan formal. Paling tidak, kita harus menumbuhkan suatu sistem yang semi pemaksaan resmi dan formal, yang dianggap masih dalam batas – batas toleransi yakni mempergunakan jasa pengacara. Budaya penegakkan yang seperti itu misalnya, telah dikembangkan di Amerika. Hampir semua perusahaan yang menyewa pengacara yang mereka sebut “senjata sewaan” atau “hired gun”. Mereka berpendapat, cara penyelesaian menurut hukum dengan sistem pemaksaan resmi dan formal, merupakan penggunaan pemaksaan yang tepat, beradab dan adil dalam dunia bisnis. Lebih dari seribu perkara kasus perdata yang diproses melalui sistem peradilan distrik setiap hari di seluruh Amerika.   

Pada kenyataanya, banyak hakim yang kaku dicekoki “formalistic legal thinking”, sehingga proses peradilan yang sudah lamaban dan formal itu semakin dijangkiti penyakit formalisme. Betapa banyak pejabat yang dicekoki sikap perilaku mengkristalkan formalisme itu dengan keangkuhan superioritas dan resistensi terhadap setiap upaya dan gerak mendinamikakan kelincahan penyelesaian perkara! Semua fakta ini berbicara didepan wajah kita. Namun demikian, apakah Anda setuju dan rela untuk menggantikan peran dan kewenangan sistem pemaksaan penegakkan hukum resmi dan formal (the formal, official law – enforcement system) dengan sistem pemaksaan sekunder (secondary enforcement system) melalui kebengisan dan keberutalan agresif seperti geng “yakuza” dan “mafiosa”.

Tidak ada komentar: