Minggu, 28 Juni 2015

AMNESTI, ABOLISI DAN GRASI



AMNESTI, ABOLISI DAN GRASI


Hingga saat ini rujukan aturan tentang amnesti dan abolisi diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang Dasar 1945. Memang Undang – Undang Darurat No.11/1954 LN. 1954 No. 146 telah ada, namun sayangnya, ketentuan ini dibuat dengan tujuan terbatas, yaitu diberikan kepada mereka yang menjadi pelaku tindak pidana makar dalam kaitannya dengan sengketa antara Republik Indonesia dengan bekas pemerintah jajahan Hindia Belanda. Jelas ketentuan ini tentunya tidak lagi dapat dipergunakan pada masa sekarang. Akan tetapi, rumusan mengenai definisi dari lembaga amnesti dan abolisi dapat dirujuk kepada ketentuan ini.

Amnesti diartikan dengan hak prerogratif Presiden sebagai Kepala Negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan, sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Oleh karenanya, dengan pemberian amnesti, suatu akibat hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan. Lembaga amnesti dapat dimasukkan sebagai dasar penghapus penuntutan maupun dasar penghapus pemidanaan. Sedangkan abolisi dapat diartikan sebagai hak prerogratif Presiden sebagai Kepala Negara untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghentikan tindakan penuntutan kepada seseorang. Dengan pemberian abolisi, maka dihapuskan penuntutan terhadap mereka. Jadi, abolisi hanya dapat diberikan pada fase pra adjudikasi atau pada fase adjudikasi sebelum ada putusan Hakim.

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tentang perubahan pertama, maka syarat dalam pemberian amnesti dan abolisi adalah sebagai berikut:
a.  Diberikan oleh Presiden;
b.  Dengan memperhatikan pertmbangan Dewan Perwakilan rakyat;

Hak untuk memberikan suatu pengampunan terhadap suatu hukuman yang telah dijatuhkan dengan suatu putusan pengadilan, merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam pandangan umum dewasa ini, penerapan dari suatu grasi bukanlah merupakan tindakan kemurahan hati raja, melainkan merupakan suatu sarana untuk meniadakan suatu ketidakadilan. Grasi tidak dapat diterjemahkan sebagai suatu hak dari seorang terpidana, ia merupakan hak dari Kepala Negara yang menurut Simons dapat diberikan meskipun tanpa adanya suatu permohonan, dan atas pemberian grasi, terpidana tidak pula dapat melakukan penolakan. Akan tetapi, paradigma ini berubah terkait dengan perkembangan nilai – nilai hak asasi manusia dewasa ini, dimana hak atas keadilan salah satunya memasukkan hak mengajukan grasi sebagai bagian dari hak yang dimiliki seorang terpidana (International Covenant for Civil and Politic Rights, dalam artikel 6 hak ini dikhususkan bagi terpidana mati).   

Pada dasarnya, pemberian suatu grasi sama sekali tidak terkait dengan masalah teknis yuridis lembaga peradilan dan sama sekali tidak terkait dengan penilaian terhadap suatu putusan Hakim. Oleh karena itu, menjadi catatan penting bahwa pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden terhadap kewenangan lembaga Yudikatif. Grasi tidak menghilangkan putusan Hakim yang telah memutuskan suatu perkara. Putusan Hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi/diringankan, baik seluruhnya atau sebagian. Jadi, grasi dari Presiden dapat berupa:
a.  Pengurangan hukuman;
b.  Mengadakan komutasi yaitu jenis pidananya diganti, misalnya penjara diganti kurungan, kurungan diganti dengan denda, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup;
c.   Penghapusan hukuman untuk seluruhnya.

Pemberian grasi bukan berarti menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan pelaku, sehingga pengulangan dari tindak pidana tersebut suatu ketika oleh pelaku yang sama tetap diperhitungkan sebagai residivis dan menjadi dasar dari pemberatan hukuman oleh Hakim. Pemberian grasi juga bukan merupakan suatu bentuk rehabilitasi bagi pelaku.

Grasi diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2002, yang didalamnya dirumuskan sejumlah asas umum tentang grasi, yaitu:
1.  Kualifikasi tindak pidana yang dapat diajukan grasi;
2.  Tata cara pengajuan;
3.  Proses pemberian grasi.

Tidak ada komentar: