Jumat, 17 Juli 2015

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL



DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang – wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan – pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (constitutional government). Jadi, constitutional government sama dengan limited government atau restrained government.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyur bunyinya sebagai berikut: “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas pasti akan mdenyalahgunakannya).

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke – 19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak – hak azasi dari warga negara. Disamping itu kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip – prinsip ini terkenal dengan istilah Rechtsstaat (Negara Hukum) dan Rule of Law.

Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke – 19 mencapai wujud yang konkrit, tetapi dia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke – 15 dan ke – 16. Maka dari itu wajah dari demokrasi abad ke -19 menonjolkan beberapa azas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang – wenang baik di bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta di bidang politik. Jaminan terhadap hak – hak azasi manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai Penjaga Malam (Nachtwachtersstaat) yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas – batas yang sangat sempit.  

Demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke – 20, terutama sesudah Perang Dunia  II negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan “bersama”. Sekarang dianggap bahwa negara turut  bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini dituangkan dalam konsep mengenai Welfare Satate (Negara Kesejahteraan) atau Social Service State. Demokrasi dalam abad ke – 20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke – 19, tetapi meluas mencakup juga segi – segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomis. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan – tantangan yang dihadapi dalam abad ke – 20. Lagi pula perkembangan ini telah terlaksana secara evolusioner.  

Tidak ada komentar: