Sabtu, 11 Juli 2015

TEORI – TEORI PEMERINTAHAN DAERAH



TEORI – TEORI PEMERINTAHAN DAERAH

Areal Division of Power (ADP) mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:
1.     Selalu dikaitkan secara erat dengan nilai – nilai dasar komunitas;
2.     Secara sistematik meliputi berbagai cara untuk membagi kekuasaan pemerintahan menurut wilayah, untuk memperkenankan dan mendorong analisis perbandingan;
3.     Penerapannya dapat pada Negara Kesatuan atau Federal;
4.     Menjanjikan suatu landasan bagi pengembangan hubungan antara (Areal Division of Power (ADP) dengan Capital Division of Power (CDP);

Pada Division of Power (ADP) ini terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang akan direalisasikan, yaitu:
-        Liberty, pembagian kekuasaan untuk mempertahankan tindakan pemerintah yang sewenang – wenang;
-        Equity, pembagian kekuasaan memberikan kesempatan yang luas bagi partisipasi warga masyarakat dalam kebijakan, dan
-        Welfare, pembagian kekuasaan menjamin bahwa tindakan pemerintah akan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

Fragmented Field Administration:
-        Membenarkan batas – batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari perangkat departemen di lapangan (instansi vertikal) secara berbeda menurut pertimbangan fungsi dan organisasi induk;
-        Tidak terdapat wilayah adminsitrasi (seperti yang dikenal di Indonesia) dengan wakil pemerintahannya untuk keperluan koordinasi dan kegiatan pemerintahan lainnya;  

Integrated Field Administration: Mengharuskan terdapatnya keseragaman batas – batas wilayah  kerja (yurisdiksi) dari berbagai instansi vertikal atas dasar  (wilayah) administrasi beserta wakil pemerintah;

Integrated Prefectoral Sustem:
a.     Merupakan pelaksanaan dari integrated field administration dalam desentralisasi;
b.     Mengharuskan pula berhimpitnya daerah otonom dengan daerah (wilayah) administrasi;
c.      Perangkapan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah;

FRIED, menyebutkan bahwa sistem tata pemerintahan dilihat dari apakah sebuah negara menganut penempatan “wakil pemerintah” atau tidak, maka ada 2 (dua) sistem utama di dunia:
1.     Negara – negara yang menganut sistem perfektur;
2.     Negara – negara yang menganut sistem fungsional (tidak dianut wakil pemerintah di daerah;  

AF LEEMANS (1970) menggunakan pola pertalian dalam pemerintahan daerah sebagai metode, yaitu:
-     Dual hierarchy model, terdiri dari:
a.    Central government field administration;
b.    The representative local government institution;
1.    Masing – masing hierarki merupakan campuran dari beberapa tingkat dari pemerintahan daerah atau wilayah administrasi, dengan masing – masing daerah memiliki tanggung jawab yang semakin menurun/mengecil;
2.    Adanya dua jenis lembaga yang muncul karena dekonsentrasi dan desentralisasi bersama – sama tanpa terjadi pertautan di setiap tingkat.  
-     Fused/Single hierarchy  model
Pada fused/single hierarchy dalam berbagai level pemerintahan yang tercipta selalu terjadi pertautan penggunaan asas (mekanisme) desentralisasi dan dekonsentrasi;
-     Split model.
Pada split model, terdapat jenjang pemerintahan yang memisahkan atau berdiri sendiri penerapan baik atas (mekanisme) desentralisasi maupun dekonsentrasi;  

Ultra Vires Doctrine:
-     Daerah Otonom hanya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan secara konkrit oleh Pemerintah berdasarkan hukum;
-     Daerah otonom tergolong intra vires;
-     Melahirkan otonomi materiil;

General Competence atau Open End Arrangement atau Universal Power:
-     Daerah Otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang secara khusus tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak termasuk kompetensi pemerintah atau daerah lain;
-     Melahirkan otonomi formal;

Kewenangan dibagi dalam:
1.  KEWENANGAN PANGKAL
Kewenangan yang diberikan kepada daerah bersamaan ketika daerah tersebut dibentuk (berdasarkan undang – undang pembentukan);

2.  KEWENANGAN TAMBAHAN
Kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan setelah daerah tersebut dibentuk, misalnya:
a.    Kewenangan di bidang kehutanan;
b.    Kewenangan di bidang pertambangaan;
c.    Kewenangan di bidang perizinan, dan lain – lain;

Wewenang tambahan dibedakan antara:
a.  Secara formal, penyerahan wewenang tertentu dari pusat ke daaerah tanpa menyebut daerah mana;
b.  Secara riil
c.   Penyerahan wewenang tertentu dari pusat ke daerah dengan menyebut daerah mana.

Tidak ada komentar: