Minggu, 13 September 2015

MENS REA (SUATU PERBANDINGAN)



MENS REA (SUATU PERBANDINGAN)

Kalau actus reus menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), maka mens rea mencakup unsur – unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:257);

Pandangan monistis yang ditinggalkan oleh H.R. , dilukiskan oleh Moeljatno sebagai berikut: Sesungguhnya di dalam literatur Belanda, tentang arti strafbaar feit pada masa ini sedang mengalami perkembangan, sehingga tidak ada kesatuan pendapat lagi, sebagaimana halnya beberapa waktu yang lalu. Didalam ucapan van Hattum di atas, sesungguhnya strafbaar feit diberi arti strafbaarheid van de person yang melakukan feit. Dengan lain perkataan, jika ada strafbaar feit disitu ada orang yang harus dipidana pula. Unsur – unsurnya strafbaar feit adalah sama dengan syarat – syaratnya orang dijatuhi pidana. Pendapat ini boleh dinamakan pendapat klasik,  oleh karena itu pendapat Simons dan van Hamel, kedua otoritet yang klasik sejak berlakunya W.v.S., yang seperempat abad lebih menguasai dunia keilmuan pidana Belanda. Rumusan Simons untuk strafbaarfeit yang terkenal adalah: Een strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verbandstaande handeling van een toerekeningsvatbaar person. Sedangkan definisi van Hamel berbunyi: Een wettelijk omschreven, menschelijke gedraging, onrechtmatig en aan schuld te wijten. Unsur toerekeningsvatbaar persoon menurut van Hamel termaktub dalam perkataan: schuld. Inti dari kedua definisi tersebut adalah: onrechtmatigheid atau wederrechtelijkheid (sifat melawan hukumnya perbuatan) dan schuld (kesalahan) dipandang sebagai unsur – unsur strafbaar feit.

Berbeda dengan KUHP klasik, KUHP Yugoslavia memisahkan actus reus (pasal 4) dan mens rea (pasal 6 dan 7);

Isi pasal 6 (1) KUHP Yugoslavia lebih baik daripada isi pasal 44 KUHP Indonesia, karena ia menggunakan istilah mental affliction, mental derangement dan backward mental development yang lebih luas artinya daripada cacat akal, dan cacat pertumbuhan akal ex pasal 44 KUHP kita. Selain itu ia lebih menjelaskan dengan menambahkan kata – kata “he was unable to understand the significance of his act or control his action”. Pasal 7 (1) Yugoslavia kurang lebih sama dengan isi pasal 18 KUHP Swiss, sedangkan ayat (1) dan (2) menguraikan secara jelas tingkat – tingkat kesengajaan. Pasal 4 menguraikan apa yang disebut criminal act (actus reus);   

Mens rea rapat sekali hubungannya dengan asas “Keine Strafe onhe Schuld”, tak ada pidana jika orang tak bersalah. Di Indonesia dan negara – negara barat umumnya asas ini merupakan asas hukum yang tak tertulis. Demikian pula Inggris dan Amerika Serikat mengenal asas tak tertulis “an act does not make a person guilty unless his mind is guilty”. Chapter 2 section 1 article 10 Penal Code of the German Democratic Republic khusus mencantumkan asas tersebut;

Walaupun negara – negara Eropa Barat, Indonesia dan negara – negara Eropa Timur termasuk Uni Soviet di satu pihak dan Inggris serta Amerika Serikat di lain pihak sama mengenal dan mengakui asas Keine Strafe ohne Schuld, belum berarti bahwa system keduanya sama. Hukum Kontinental dan Indonesia membedakan “sengaja” (Versatz, dolus) dengan culpa/fahrlassigkeit;  

      

Tidak ada komentar: