Jumat, 09 Oktober 2015

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH



PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH


1.    PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH MELALUI INSTANSI BPN

A.   Pengaduan/Keberatan dari Masyarakat

Suatu sengketa hak atas tanah itu timbul adalah karena adanya pengaduan/ keberatan dari orang atau Badan Hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dimana keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak – hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu;

Dengan adanya pengaduan tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), hanya ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional;  

Adapun sengketa hak atas tanah adalah meliputi beberapa macam antara lain mengenai status tanah, siapa – siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti – bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak atau pendaftaran dalam buku tanah dan sebagainya;

B.   Penelitian dan Pengumpulan Data

Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut diatas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak;

Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka BPN akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke para Kepala Kantor Wilayah BPN propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat letak tanah yang disengketakan;

Selanjutnya setelah lengkap dapat yang diperlukan, kemudian diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur kewenangan dan penerapan hukumnya;

C.   Pencegahan Mutasi (Penetapan Status Quo)

Agar kepentingan orang atau Badan Hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala BPN Tanggal 14 Januari 1992 No. 110 – 150 Perihal: Pencabutan Instruksi Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984;

Dengan dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984, memang diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu para Kakanwil BPN/Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, agar selanjutnya didalam melakukan penetapan status quo atau pemblokiran hanya dilakukan apabila ada Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) dari Pengadilan;

Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), harus bertindak hati – hati dan memperhatikan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik,   antara lain asas persamaan didalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihak – pihak yang bersengketa;  

D.   Pelayanan Secara Musyawarah

Terhadap sengketa hak atas tanah yang disampaikan ke BPN untuk dimintakan penyelesaian, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah penyelesaian melalui musyawarah ini seringkali BPN diminta sebagai mediator didalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak – pihak yang bersengketa;

Dalam hal tercapainya penyelesaian secara musyawarah seperti ini, harus pula disertai dengan bukti tertulis sejak permulaan, yaitu dari Surat Pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang bila perlu dihadapan Notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

E.   Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan oleh Kepala BPN berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi didalam penerbitannya;

Yang menjadi dasar hukum kewenangan tersebut adalah:
(1)  UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
(2)  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
(3)  Keppres No. 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (pasal 16 sub C);
(4)  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999;

Dalam praktek selama ini banyak sekali orang/Badan Hukum yang merasa ke[pentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala BPN. Demikian pula permohonan pembatalan sertifikat hak tanah yang didasarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN dan sebagian diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat  dan diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan;  


2.    PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI PENGADILAN

Apabila penyelesaian melalui musyawarah diantara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian sengketa secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan serta merta (peninjauan kembali) atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya, tidak dapat diterima oleh pihak – pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan;

Apabila setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat BPN sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala BPN dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat BPN tersebut, sebagai konsekwensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada  pihak lain yang mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat;

Sementara menunggu Putusan Pengadilan, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (status quo);

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga, untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang terkait harus menetapkan azas – azas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Kemudian apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan/ pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang telah diputuskan tersebut. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data – data yang menyangkut subyek dan beban – beban yang ada diatas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada;

Kewenangan administratif untuk mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan Kepala BPN termasuk langkah – langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable). Semua ini agar diserahkan kepada Kepala BPN untuk menilainya dan mengambil keputusan lebih lanjut;   



Tidak ada komentar: