Minggu, 11 Oktober 2015

TANAH – TANAH ASSET INSTANSI PEMERINTAH



TANAH – TANAH ASSET INSTANSI PEMERINTAH

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah, adalah:
a.      Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
b.      Departemen;
c.      Lembaga Pemerintah Non Departemen;
d.      Bank – Bank Pemerintah;
e.      Badan Usaha Milik Negara;
f.       Pemerintah Negara;
g.      Bank Milik Daerah;
h.      Badan Usaha Milik Daerah;  

Tanah – tanah yang dikuasai oleh dan menjadi asset Instansi Pemerintah berasal dari:
a.    TANAH NEGARA
Apabila Instansi Pemerintah menguasai tanahy, yang sejak semula berstatus sebagai Tanah Negara, berdasarkan Stootsbled Tahun 1911Nomor 110 Tentang Pengawasan Benda tidak bergerak, gedung – gedung dan lain – lain Bangunan Milik Negara, kemudian diatur dalam PP No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah Negara yang telah terjadi sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda sampai pada saat mulai berlakunya PP Nomor 8 Tahun 1953, masih tetap dikuasainya, dinyatakan bahwa tanah dimaksud berstatus dalam penguasaan (in beheer), sebagai Asset Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

Setelah berlakunya PP Nomor 8 Tahun 1953, Tanah Negara dapat menjadi Asset sesuatu Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (sekarang BPN);

b.    Penguasaan tanah – tanah Perusahaan Milik Belanda, yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi perusahaan – perusahaan milik Belanda dan penguasaannya, yang selanjutnya diserahkan kepada salah satu Instansi Pemerintah tersebut;

c.    Tanah Milik Rakyat, yang diperoleh dengan cara antara lain:
1)    Melalui pembelian tanah untuk pemerintah;
2)    Melalui Panitia BijBold Nomor 1172 jo. 12476;
3)    Pembebasan tanah menurut Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 1975;
4)    Pembebasan Tanah menurut Peraturan Mendagri No. 2 Tahun 1985;
5)    Pencabutan hak berdasarkan Undang – Undang No. 20 tahun 1961;
6)    Program Histories dari Bala Tentara Jepang;
Dalam kenyataannya banyak  tanah – tanah secara historis diterima dari Penguasaan Tentara Jepang, seperti:
-       Lapangan – lapanga terbang;
-       Asrama – asrama, dan lain – lain;
Hal ini sudah ada kebijakan seperti tertuang dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor H.20/5/7  Tanggal 9 Mei 1950 dan Nomor 40/25/13  Tanggal 13 Mei  1953 yang diberi batas waktu untuk penyelesaian tuntutan atau klaim sampai dengan akhir tahun 1953;

Sesudah jangka waktu tersebut, tuntutan atau klaim tadi tidak dapat dilayani. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan I.C.W. Tentang Hapusnya Tuntutan Keuangan Negara setelah jangka waktu 5 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No. 593/III/Agr. Tanggal 7 Januari 1983;

Macam – macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh Instansi Pemerintah:
a.    Hak Milik, dapat dipunyai oleh Bank Milik Negara;
b.    Hak Guna Usaha, dapat dipunyai oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang Perusahaan, Pertanian, Perikanan atau Peternakan;
c.    Hak Guna Bangunan, dapat dipunyai oleh Badan Usaha Milik Negara;
d.    Hak pakai, untuk kepentingan Instansi Pemerintah yang berlaku selama dipergunakan;
Dapat dipergunakan oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sedangkan Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu dapat dipunyai oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
e.    Hak pengelolaan, dapat diberikan oleh Instansi Pemerintah apabila tanah itu selain dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kepentingan Instansi yang bersangkutan, juga ada bagian – bagian tanah yang dapat diberikan dengan sesuatu hak yang lebih rendah kepada pihak ketiga seperti: Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, dan lain – lain;
Hak Pengelolaan dapat dipunyai oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan – Badan Negara lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kotamadya serta Badan Usaha Milik Daerah;  









Tidak ada komentar: