Kamis, 08 Oktober 2015

TEORI HUKUM



TEORI HUKUM

Abad ke – 19 (1800) merupakan permulaan perkembangan sejarah teori hukum. Dipengaruhi oleh keberhasilan dan kemajuan pesat yang diilhami oleh ilmu – ilmu pengetahuan alam yang menggunakan metode – metode ilmu pengetahuan alam positif, para ahli hukum pada waktu itu merasa perlu adanya disiplin hukum yang tidak terlalu teoritis abstrak seperti filsafat hukum dan tidak terlalu praktis konkret seperti dogmatik hukum, yang terletak diantara filsafat hukum dan dogmatic hukum;

Orang mengharap sampai pada menguraikan secara ilmiah sifat – sifat hakiki hukum positif yang mempunyai kesamaan dengan semua sistem hukum. Dibutuhkan semacam “hukum kodrat” yang positif ilmiah yang harus mengisi kekosongan karena hilangnya kepercayaan pada hukum kodrat metafisis yang berlaku universal yang akan menetapkan secara hakiki peraturan – peraturan dasar setiap tatanan hukum positif;  

Pendekatan fenomena semacam ini disebut ajaran hukum umum (algemene rechtsleer, allgemeine Rechtslehre, general jurisprudence, theorie general du droit);   

Objek ajaran hukum umum tampak dari kata “umum”. Ajaran hukum umum bertujuan mengadakan penelitian asas – asas hukum seperti utang harus dibayar, pacta sunt servanda, pengertian hukum seperti hak milik dan pembedaan (hukum privat – hukum public) yang dianggap pada umumnya bagian mutlak setiap sistem hukum. Jadi, pada dasarnya merupakan penelitian sifat – sifat atau cirri – cirri umum peraturan – peraturan hukum dan sistem – sistem hukum;

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada semua sistem hukum. Ajaran hukum umum bukan merupakan ilmu tentang bagaimana seharusnya (preskriptif), bukan pula merupakan ilmu nomografis yang melukiskan norma, bukan pula merupakan ilmu nomotetis yang menentukan norma. Ajaran hukum umum adalah ilmu tentang das Sein. Materialnya memang berupa peraturan, tetapi tidak mencari isi norma, melainkan menentukan kebenaran tentang norma (Gijssels, 1982:54);  

Ajaran hukum umum secara a priori bertitik tolak pada anggapan adanya ciri – ciri yang bersifat universal pada semua sistem hukum. Oleh karena itu, ajaran hukum umum lebih banyak dianggap sebagai bagian dari filsafat hukum daripada ilmu yang berdiri sendiri;

Pertanyaan pokok ajaran hukum alam ialah: Unsur hakiki manakah yang terdapat dan merupakan bagian mutlak setiap sistem hukum yang ada? Ini berarti bahwa ajaran hukum umum mempelajari ontologi hukum, yaitu hakekat hukum melalui jalan empiris, sehingga dapat member dasar yang positif ilmiah pada jawaban terhadap pertanyaan filosofis asli murni. Dalam rangka ini dicari asas – asas dan pengertian yang dianggap hakiki untuk hukum. Tokoh yang mewakili pendekatan ajaran hukum umum adalah Adolf Reinach (1883 – 1917), yang berusaha membangun ontologi hukum murni. Menurut Reinach, ada unsur – unsur  a prioris yuridis yang ideal, yang mempunyai eksistensi mandiri, lepas dari kenyataan bahwa unsur – unsur itu terdapat dalam sistem hukum positif. Menurut Reinach, pengertian yuridis itu “diketemukan” oleh para yuris dan tidak “diciptakan” (Gijssels, 1982: 54);  

Mereka yang ingin meletakkan dasar pada ajaran hukum umum ini ialah John Austin seorang filosof Inggris (1790 – 1859), yang sekaligus meletakkan dasar bagi mazhab Analitis (analytical jurisprudence), yang mengenal jayanya di negara – negara Anglo Saxon, Adolf Merkel dari Jerman (1836 – 1896), Karl Bergbohm (1849 – 1027), Ernst Rudolf Bierling dan Rudolf Stammler (1856 – 1920), dan Felix Somlo, seorang Tsjech (1873 – 1930);  

Titik tolak para pendukung ajaran hukum umum ialah:
1.    Mereka ingin mengembangkan disiplin positif ilmiah yang baru, lebih teoritis dan abstrak daripada dogmatik hukum, tetapi lebih praktis dan konkrit daripada filsafat hukum. Austin menyebutnya “filsafat hukum positif”, Merkel menyebutnya “bagian umum ilmu hukum”, sedangkan Stammler menyebutnya “ajaran hukum murni”;
2.    Sebagai objek disiplin adalah struktur dasar, asas dasar, dan pengertian dasar yang dapat diketemukan dalam setiap sistem hukum positif. Ini merupakan penelitian tentang sifat hukum yang khas dan hakiki;
3.    Ajaran hukum umum ini merupakan disiplin yang bebas nilai dan tidak normatif. Baik dalam metode maupun hasilnya, ajaran hukum umum harus bebas dari setiap penilaian perorangan atau titik tolak normatif para penelitinya. Dengan perkataan lain, metodenya harus positif ilmiah dan bebas nilai, dan hasil penelitian harus member gambaran yang lebih baik mengenai hakekat gejala hukum dan tidak seharusnya merumuskan norma yang dianggap mengikat untuk praktek hukum;   

Tidak ada komentar: