Selasa, 12 Januari 2016

BERSIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHATAN


KBERSIKAP REALISTIK  TERHADAP EKSISTENSI HUKUM  DAN FENOMENA KEJAHATAN

Dr. Allen menegaskan bahwa elemen pokok tindak pidana atau kejahatan pada hakekatnya:

-       Wrongfulness (Kejahatan);
-       Social harm involving moral culpability (Kejahatan moral yang membahayakan kehidupan sosial);
-       Public welfare offences (Perbuatan yang menyakiti kesejahteraan publik);  

Sebenarnya dalam pengkajian ilmu hukum pidana, elemen kejahatan yang dikemukakan diatas, secara tradisional bahkan secara kontemporer, hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua);

Sejak dari dahulu sampai sekarang, yakni pada saat terjadi peristiwa KAIN dan HABIL pada zaman Nabi Adam, pengutukan terhadap perbuatan yang dianggap TINDAK KRIMINAL, yang mesti diancam dengan hukuman (whose sanction is punitive), dan terhadap alasan itu tidak ada pengampunan (unremissable) terdiri dari: I) MALA IN SE atau MALUM IN SE, dan II) MALA PROHIBITA atau MALUM PROHIBITUM;  

I.          MALA IN SE atau MALUM IN SE, yaitu:

a.    Perbuatan pada dirinya sendiri JAHAT (a wrong in itself);

b.    Perbuatan maupun peristiwa menurut sifat dan hakekatnya benar – benar TIDAK SAH (an act or case involving illegality from the very nature);

Henry Campbell mengatakan, suatu jenis perbuatan pidana, digolongkan MALUM IN SE: “It is inherently end essentially evil; immoral in its nature, and injurious in its consequences”;   

Tindak pidana yang tergolong MALA IN SE adalah tindak pidana kejahatan (evil) yang dari sifat dan bentuknya TIDAK BERMORAL, serta menimbulkan akibat yang menyedihkan, bisa mati, luka atau lumpuh. Dan memang tindak pidana yang termasuk kedalam MALUM IN SE adalah kejahatan:
-       Yang bersifat universal;
-       Sangat jahat dan kejam;
-       Menurut sifatnya sendiri jahat meskipun sekiranya tidak diatur dalam undang – undang;  

Kedalamnya termasuk tindak pidana, PEMBUNUHAN, PENCURIAN, PERAMPOKAN, PERKOSAAN, PENGANIAYAAN dan sebagainya;





II.        MALA PROHIBITA atau MALUM PROHIBITUM, yaitu:

-       Sesuatu perbuatan dinyatakan SALAH atau JAHAT atau menjadi tindak pidana, karena undang – undang MELARANGNYA, atau disebut A WRONG PROHIBITED. Dalam hal ini perbuatan yang semula dari sifatnya bukan IMMORAL dan bukan JAHAT (evil), tetapi kemudian perbuatan ini oleh undang – undang dilarang. Oleh Henry Campbell dirumuskan, “a thing which is wrong because prohibited”;

-       Dapat juga dirumuskan: suatu yang menurut hakekatnya bukan perbuatan yang immoral (is not inherently immoral), tetapi kemudian menjadi perbuatan yang SALAH dan IMMORAL, karena undang – undang positif mengancamnya secara tegas;

-       Oleh Bryan A. Corner merumuskan: “wrong merely because it is prescribed and made unlawful by statute”. Contoh yang paling umum ialah tindak pidana yang berkenaan dengan ketertiban umum yang mengandung unsur kelalaian (negligence). Seperti pelanggaran lalu lintas, kejahatan imigrasi, peniruan merek, pelanggaran antitrust, persaingan bebas atau perlindungan konsumen, pertanggungjawaban produksi (product liability), tindak pidana lingkungan, dan sebagainya;

Sangat tepat yang dikatakan Benyamin Sells bahwa Kapanpun manusia tetap memerlukan hukum, karena kapan dan dimanapun hukum “a place – keeping mission”. Masyarakat yang hidup ”without law anarchy”;

Tidak ada komentar: