Senin, 04 Januari 2016

PENETAPAN AHLI WARIS ATAU SURAT KETERANGAN AHLI WARIS MAUPUN FATWA WARIS



PENETAPAN AHLI WARIS ATAU SURAT KETERANGAN AHLI WARIS MAUPUN FATWA WARIS


I.          PENETAPAN AHLI WARIS

Supaya jangan timbul perbedaan pendapat yang terlampau jauh, barangkali lebih dulu dipermasalahkan persoalan “terminus”. Hal itu perlu disinggung sehubungan dengan isi SURAT WAKIL KETUA MARI yang berkaitan dengan kalimat: “khususnya mengenai Surat Keterangan Ahli Waris”;

Apakah semua terminus hukum, prosesual hukum dan derajat produk hukum antara Penetapan Ahli Waris, Fatwa Waris dengan Surat Keterangan Ahli Waris? Atau apakah telah timbul variabel baru dalam praktek peradilan?

Dari segi terminus hukum, Penetapan Ahli Waris langsung “berkonotasi” dengan berbagai aspek dan faktor, antara lain:
a.    YUSTISIAL, melaksanakan fungsi peradilan dalam arti “menerima, memeriksa dan memutus”, perkara;
b.    PELAKUNYA, Badan Peradilan yang berwenang untuk itu sesuai dengan batas yurisdiksi dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (judicial power);
c.    PROSESUAL, bersifat volunteer secara ex partij tanpa menarik orang lain sebagai pihak, dan pada hakekatnya tidak ada atau belum ada sengketa, sehingga proses penyelesaian murni permohonan sepihak;
d.    KUALITAS PRODUKNYA, bersifat DEKLARATOR:
-       Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lain;
-       Tidak mdempunyai daya kekuatan pembuktian;
-       Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
-       Tidak mempunyai kekuatan nebis in idem;

Produk Penetapan Ahli Waris yang bersifat volunteer dan deklaratif ini, muncul dalam praktek di Lingkungan Peradilan Umum;



II.        SURAT KETERANGAN WARIS

Dari segi terminus hukum Surat Keterangan Ahli Waris lebih berkonotasi dengan aspek dan faktor sebagai berikut:

a.        PUBLIK, dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat publik oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
b.        PELAKUNYA, pada dasarnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu dalam melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif – pemerintahan (executive power);
c.        PROSESUAL, bersifat ADMINISTRATIF, baik berdasar permohonan atau kewenangan berdasar jabatan;
d.        KUALITAS PRODUKNYA, mirip bersifat positif:

-       Merupakan penegasan atas apa yang diterangkan di dalamnya;

-       Biasa dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh sesuatu, sesuai dengan tujuan pembuatan surat keterangan yang bersangkutan;

Jadi kalau ditinjau dari segi terminus dikaitkan dengan berbagai faktor, Surat Keterangan Ahli Waris:
a.    Berada diluar jalur kewenangan Badan Peradilan;
b.    Tetapi merupakan kewenangan dan fungsi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara melalui proses penyelesaian administratif;




III.       FATWA WARIS

Dari segi terminus, Fatwa Waris berkonotasi dengan aspek dan faktor:

a.    IKHTILAF, terjadinya perbedaan pendapat mengenai suatu masalah hukum dalam kehidupan masyarakat di luar forum peradilan (out side the ordinary court);
b.    PELAKUNYA, dengan berwenang memberi fatwa boleh dilakukan oleh SEORANG ULAMA, MUFTI atau suatu LEMBAGA:

-       Bisa berbentuk lembaga formal dan non formal;

-       Bisa diminta atau tidak, baik oleh perorangan atau kelompok masyarakat;

c.    PROSESUAL, tidak ada bentuk tata cara formal, yang pokok pemberi fatwa mengeluarkan pendapat;
d.    PRODUK dan KUALITAS, ditinjau dari pendekatan USUL FIQIH:

-       Fatwa adalah NASEHAT atau PANDANGAN, yang tidak mengikat apabila hal itu diberikan oleh ulama atau lembaga yang bersifat formal;
-       Tetapi bisa merupakan NASEHAT atau PANDANGAN yang bercorak resmi atau OFFICIAL ADVICE ON RELIGIONS MATTERS, namun tidak mempunyai kekuatan mengikat formal yang memiliki daya sanksi atau daya paksa (compulsory);

Ditinjau dari segi fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana peradilan, agak janggal adanya produk Peradilan Agama yang lahir dari suatu proses yusticial disebut FATWA. Dari pengertian FIQIH dan LUGAH, Fatwa bukan berciri teknik peradilan yang bermakna PUTUSAN atau KETETAPAN. Sebab untuk itu ada istilah yang disebut MAQTU (MUNQOTI) atau QARARUN;


                      

Tidak ada komentar: