Senin, 04 Januari 2016

PENETAPAN AHLI WARIS



PENETAPAN AHLI WARIS

Supaya jangan timbul perbedaan pendapat yang terlampau jauh, barangkali lebih dulu dipermasalahkan persoalan “terminus”. Hal itu perlu disinggung sehubungan dengan isi SURAT WAKIL KETUA MARI yang berkaitan dengan kalimat: “khususnya mengenai Surat Keterangan Ahli Waris”;

Apakah semua terminus hukum, prosesual hukum dan derajat produk hukum antara Penetapan Ahli Waris, Fatwa Waris dengan Surat Keterangan Ahli Waris? Atau apakah telah timbul variabel baru dalam praktek peradilan?

Dari segi terminus hukum, Penetapan Ahli Waris langsung “berkonotasi” dengan berbagai aspek dan faktor, antara lain:
a.    YUSTISIAL, melaksanakan fungsi peradilan dalam arti “menerima, memeriksa dan memutus”, perkara;
b.    PELAKUNYA, Badan Peradilan yang berwenang untuk itu sesuai dengan batas yurisdiksi dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (judicial power);
c.    PROSESUAL, bersifat volunteer secara ex partij tanpa menarik orang lain sebagai pihak, dan pada hakekatnya tidak ada atau belum ada sengketa, sehingga proses penyelesaian murni permohonan sepihak;
d.    KUALITAS PRODUKNYA, bersifat DEKLARATOR:
-       Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lain;
-       Tidak mdempunyai daya kekuatan pembuktian;
-       Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
-       Tidak mempunyai kekuatan nebis in idem;

Produk Penetapan Ahli Waris yang bersifat volunteer dan deklaratif ini, muncul dalam praktek di Lingkungan Peradilan Umum;

                      

Tidak ada komentar: