Kamis, 03 Maret 2016

PERSEPSI TENTANG BERPERKARA DI PENGADILAN



PERSEPSI  TENTANG BERPERKARA DI PENGADILAN 
 
Dari beberapa orang responden dengan pelbagai jenis latar belakang sosial – ekonomi yang berhasil diwawancarai, maka persepsi tentang berperkara di pengadilan terkait dengan pelbagai aspek, antara lain; hubungan sosial, biaya, serta waktu. Menyangkut faktor hubungan sosial, para informan memandang penyelesaian lewat cara lain, misalnya mediasi, lebih menjamin penyelesaian yang damai daripada lewat pengadilan;

Bagi masyarakat, pengadilan hanya menjadi pilihan terakhir bila penyelesaian lewat mediasi tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena dengan tidak terselesaikannya sengketa lewat mediasi menjadi tanda bahwa para pihak sudah berada pada titik konflik yang bersifat bermusuhan. Oleh karena itu, pengadilan menjadi forum yang tepat untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah;  

Dari perspektif struktural, sikap masyarakat yang menganggap pengadilan menjadi forum yang tepat untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah, dapat dijelaskan sebagai akibat dari orientasi nilai harmoni diantara mereka. Menurut Friedman, nilai seperti itu merupakan kekuatan sosial (social forces) yang berada diluar individu, yang disebut sebagai budaya hukum. Sementara itu, dari perspektif strukturisasi, dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang berorientasi nilai tersebut merupakan norma – norma ideal yang berlaku, yang oleh Giddens disebut sebagai struktur. Oleh karena itu, meminta bantuan PENGACARA/ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM  untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, selain dianggap sebagai upaya menghindari   konflik, juga karena PENGACARA/ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM  dianggap sebagai orang yang paling mengetahui masalah dan memiliki hubungan emosional dengan mereka.  Bagi mereka berperkara ke pengadilan sesungguhnya membutuhkan biaya yang banyak dan memakan waktu yang lama, sedangkan melalui karena PENGACARA/ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, selain tidak berlarut – larut dan informal sifatnya, juga membutuhkan biaya yang didasarkan pada kesepakatan;  

Pertimbangan untung – rugi menurut Homans berakar pada preferensi ekonomis dan psikologis. Itulah sebabnya, tindakan seseorang sangat ditentukan oleh reward and punishment. Karena berperkara di pengadilan dipahami sebagai bentuk perkara yang mahal, maka makin kecil kemungkinan untuk menempuh cara tersebut. Sementara itu, data yang diperoleh dari mereka yang berperkara ke pengadilan, terkait dengan alasan, motivasi, dan tujuan tertentu;  

Ada 3 (tiga) kondisi yang dirasakan sebagai pendorong/pemaksa dibawanya sengketa ke pengadilan, yaitu; (1) penyelesaian secara informal tidak tercapai, (2) salah satu pihak merasa memiliki kesempatan/alat bukti yang lebih kuat, dan (3) untuk mendapat kepastian yang tidak dapat diganggu – gugat/lebih aman mengenai haknya atas obyek perkara. Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa walaupun pengadilan menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa, namun ia sangat fungsional dalam memperoleh kepastian hak serta mencapai penyelesaian yang lebih pasti. Dengan perkataan lain, secara sosiologis, pengadilan mendapat tempat terhormat untuk memecahkan masalah konflik dan merupakan acuan utamabagi masyarakat.     

Tidak ada komentar: