Minggu, 24 April 2016

PERMASALAHAN HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA



PERMASALAHAN HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA


Dalam pertemuan para Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh “subkonsorsium ilmu hukum” sekitar tahun 1982 di Jakarta, dikemukakan pendapat mengenai “the science tree of law” (pohon ilmu tentang hukum). Menurut pendapat ini, ilmu hukum diibaratkan sebuah pohon, yang mempunyai akar, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya. Dalam pertemuan itu antara lain dikatakan bahwa “Pohon hukum mempunyai cabang hukum keperdataan, cabang hukum pidana, cabang hukum tata Negara, dan cabang hukum tata pemerintahan (hukum administrasi). Tiap cabang hukum mempunyai anak cabang hukumnya masing – masing, sedangkan anak cabang hukum mempunyai ranting hukum, dan seterusnya.   

Salah satu cabang hukum yang mempunyai hubungan erat dengan politik adalah Hukum Tata Negara. Dalam kepustakaan Belanda, Hukum Tata Negara yang berasal dari kata “staatsrecht dapat dilihat baik sebagai hukum positif maupun sebagai Hukum Tata Negara (staatsrechtswetenschap). Sebagai suatu ilmu, ilmu Hukum Tata Negara mempunyai objek yang harus diselidiki dan juga mempunyai metode untuk melakukan penyelidikan (penelitian).  

Di negeri Belanda ada tiga orang pakar hukum yang membahas masalah obyek penelitian Hukum Tata Negara dan Politik, yaitu Burkens, Belifante, dan Donner. Pandangan dan pikiran ketiga orang guru besar Belanda tersebut dibahas dalam suatu Staatsrechtconferentie pada tahun 1982. Yang menarik perhatian adalah pendapat Burkens dan Belifante. Dalam makalah yang disampaikan pada tahun 1973, Burkens mengatakan: “De staatsrechtswetenschap houdt zich bezig met beslissingssysteem, de staat, zoals deze gestructureerd is door het recht”;  

“Het recht” (hukum) yang dimaksud Burkens adalah hukumj positif yang meliputi hukum tertulis, hukumj kebiasaan (konvensi) dan hukum yurisprudensi (jurisprudentierecht). Menurut Burkens, Objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara adalah sistem pengambilan keputusan: Negara.  

Sistem pengambilan keputusan: Negara, berkenaan dengan berbagai lembaga negara (lembaga politik) yang terdapat dalam negara, baik yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik. Masalah – masalah ini tidak hanya merupakan kajian ilmu Hukum Tata Negara, tetapi juga Ilmu Politik. Namun, menurut Burkens, hal – hal itu menjadi kajian dan juga objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara, sepanjang diatur (distrukturkan) dalam hukum positif merupakan Hukum Tata Negara Positif.

Belifante melangkah lebih jauh, dengan mengatakan bahwa yang diselidiki, jadi yang menjadi objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara, bukan hanya sistem pemgambilan keputusan: negara, yang diatur dalam hukum positif, melainkan juga yang tidak diatur di dalamnya. Menurut Belifante, karena alasan – alasan politik praktis, keputusan – keputusan yang sangat penting dilakukan di luar sistem hukum. Itulah yang menyebabkan para sarjana hukum dan warga negara (Belanda) merasa tidak enak dan tidak mempunyai kekuasaan mempengaruhi. Menurut Belifante, adalah tugas pemerhati Hukum Tata Negara mencari jalan untuk memasukkan masalah – masalah diatas kedalam sistem hukum.

Oleh Belifante dikemukakan sebagai contoh pembentukan kabinet di Belanda. Dalam Undang – Undang Dasar Kerajaan Belanda ditentukan bahwa Ratu/Raja sebagai Kepala Negara mengangkat seorang Pembentuk Kabinet (Cabinet Formateur). Bagaimana Pembentuk Kabinet bekerja, Undang – Undang Dasar tidak mengatur lebih lanjut. Menurut Belifante, langkah – langkah pengambilan keputusan yang dilakukan pembentuk kabinet Belanda tersebut juga merupakan objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara.  

Seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Erasmus (Rotterdam) yang bernama Henc van Maarseveen berpendapat bahwa perlu dipikirkan nama baru untuk Hukum Tata Negara (staatsrecht). Adapun nama yang diusulkan adalah “Politiekrecht (Hukum Politik)”. Hal ini dikemukakan dalam bukunya yang diberi judul “Politiekrecht, als  Opvolger van het Staatsrecht” (Hukum Politik sebagai Pelanjut Hukum Tata Negara”).  

Tidak ada komentar: